Tema "Gerak Cepat, NTB Hebat", Gubernur NTB Dorong Kebijakan Berdampak Langsung

Tema HUT ke-67 Provinsi NTB, “Gerak Cepat, NTB Hebat”, mencerminkan semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang cepat, tepat, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat Rapat Paripurna DPRD NTB dalam rangka peringatan HUT ke-67 NTB di Ruang Rapat Utama DPRD NTB, Selasa (16/12).

“Tema yang mencerminkan semangat baru kita bahwa pembangunan tidak boleh berjalan biasa-biasa saja. Kita harus cepat, tepat, dan berdampak. Kita ingin memastikan setiap kebijakan bergerak cepat menyentuh masyarakat, dan setiap langkah membangun memberi hasil yang hebat dan nyata,” ujar Gubernur Iqbal.

Ia menjelaskan, tema tersebut sejalan dengan pelaksanaan triple agenda NTB Makmur Mendunia, yakni penurunan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan pariwisata berkelas dunia.

“Alhamdulillah dalam 10 bulan terakhir, dengan dukungan yang kuat dari DPRD Provinsi NTB, banyak hal sudah berhasil kita capai di dalam realisasi triple agenda tersebut,” katanya.

Gubernur juga menyampaikan pesan Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pembangunan yang mampu menghadirkan senyum di wajah rakyat. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan di NTB untuk menyatukan langkah demi mewujudkan tujuan tersebut.

Sementara itu, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menyebut peringatan HUT NTB sebagai momentum refleksi sekaligus percepatan pembangunan daerah.

“Momentum peringatan HUT Provinsi NTB ini dimaknai sebagai ajang evaluasi dan percepatan pembangunan daerah. Selama 67 tahun, Provinsi NTB telah mengalami berbagai transformasi signifikan di berbagai sektor, mulai dari pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, hingga pembangunan dan infrastruktur,” ujarnya.

Rapat Paripurna HUT ke-67 NTB tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, Ketua TP PKK NTB Sinta M. Iqbal, anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan NTB, kepala daerah kabupaten/kota, pimpinan DPRD se-NTB, tokoh masyarakat, serta unsur forkopimda.