Prioritaskan Pertanian dan Pariwisata

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menekankan agar pemerintah kabupaten/kota di NTB lebih fokus mengembangkan investasi di sektor non-tambang. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Tugas Percepatan Investasi Provinsi NTB yang digelar di Kantor Pusat Bank NTB Syariah, Kamis (16/10).

“Investasi di sektor tambang itu dampaknya terhadap daya beli masyarakat itu tidak terlalu besar gitu. Tapi beda dengan sektor pertanian, sektor pariwisata, ini riil dampaknya terhadap daya beli,” tegasnya.

Gubernur menjelaskan, bukan berarti sektor tambang tidak penting. Namun, menurutnya pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih pada sektor pertanian—termasuk perikanan, kelautan, agroforestri, dan hilirisasi—serta pariwisata, sejalan dengan tiga prioritas utama dalam visi NTB Makmur Mendunia.

“Kita memberikan fokus kepada sektor pertanian, kemudian sektor pariwisata. Dua sektor yang menjadi pilar di dalam visi misi Provinsi Nusa Tenggara Barat,” ucapnya.

Lebih lanjut, Gubernur mengungkapkan terdapat tiga isu utama yang kerap menjadi hambatan dalam realisasi investasi di daerah, yaitu kepastian hukum (termasuk status tanah), kesiapan sosial masyarakat, dan perizinan. Dari ketiganya, perizinan menjadi aspek yang paling dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah.

“Nah dari tiga isu ini, yang bisa sepenuhnya berada di tangan kita ini isu perizinan. Isu sosial, ada masyarakat di sana, pihak ketiga. Isu kepastian hukum, ada norma-norma di bidang pertanahan misalnya di situ yang mau nggak mau itu di luar kemampuan kita untuk merubah karena itu sifatnya nasional. Tapi isu perizinan ada di tangan kita. Jadi kalau kita mau melakukan percepatan investasi ini, maka kita harus menggunakan, memaksimalkan di isu ini. Kita yang harus melakukan percepatan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan upaya proaktif,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem investasi yang kondusif, antara lain melalui penyediaan infrastruktur pendukung seperti jalan, pengelolaan sampah, dan air bersih, agar investor merasa nyaman berinvestasi.

Selain itu, Gubernur mengingatkan agar pemerintah daerah memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh investor, baik lokal, nasional, maupun mancanegara, guna menjaga kepercayaan dan kesinambungan investasi di NTB.