Pemprov NTB Siapkan Penguatan Layanan PPA, Gubernur. Ini Janji Moral

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmennya untuk mewujudkan NTB sebagai provinsi yang aman bagi perempuan dan anak. Penegasan itu disampaikan saat menghadiri Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ibu dan HUT ke-67 Provinsi NTB di Halaman Kantor Gubernur, Kamis (11/12).

Kegiatan bertema nasional #GerakBersama “Kita Punya Andil Kembalikan Ruang Aman” itu dihadiri Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri, Ketua TP PKK NTB Sinta M. Iqbal, perwakilan Komnas Perempuan, jajaran Forkopimda, pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTB, dan ratusan peserta dari lembaga pemerhati perempuan dan anak.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Komnas Perempuan dan seluruh pihak yang terus memperjuangkan penguatan layanan perlindungan perempuan dan anak di NTB. Ia mengakui masih banyak pekerjaan yang harus dipercepat dalam masa kepemimpinannya.

“Saya sadar, dalam sembilan bulan ini belum banyak yang bisa kita lakukan. Tetapi saya berdiri di sini untuk menegaskan kembali komitmen saya bahwa NTB harus menjadi provinsi yang aman, nyaman bagi perempuan dan anak. Ini bukan sekadar janji politik, ini janji moral,” tegasnya.

Gubernur menyebut isu kekerasan perempuan dan anak sebagai persoalan besar yang menjadi beban tanggung jawab pemerintah daerah. Untuk memperkuat layanan, pemerintah provinsi akan melakukan langkah restrukturisasi organisasi.

“Kerja-kerja perlindungan harus punya mesin yang kuat. Kita ingin memastikan kebijakan pemerintah benar-benar hadir di tengah persoalan perempuan dan anak,” ujarnya.

Mulai tahun depan, Pemprov NTB memastikan penggabungan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Dinas Sosial untuk memperkuat koordinasi dan respons penanganan isu PPA secara lebih efektif.

Gubernur juga menegaskan bahwa masyarakat NTB memiliki modal budaya yang kuat dalam menghormati kesetaraan gender.

“Kita di NTB sejak lama sudah mengenal kesetaraan dalam kehidupan sosial. Jauh sebelum negara-negara lain membahasnya, termasuk Amerika Serikat. Ini modal budaya yang harus kita jaga,” katanya.