Pemprov NTB Siap Investasi Besar di Riset Terapan, Jalin Kerja sama dengan Unesa dan ITS

Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya untuk berinvestasi lebih besar di bidang riset terapan demi memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis ilmu pengetahuan dan data. Hal ini disampaikan gubernur NTB saat memberikan kuliah tamu dalam rangkaian penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov NTB dengan Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Selasa (18/6).

“Ke depan, kami akan banyak bergandengan dengan kalangan kampus. Kami percaya bahwa pemerintah harus duduk bersama dan bekerja bersama dengan para ilmuwan. Pemerintahan modern harus berjalan berbasis keilmuan, berbasis data,” tegas gubernur dalam sambutannya.

Pada kesempatan yang sama, Pemprov NTB juga menandatangani MoU dengan dua perguruan tinggi ternama di Jawa Timur, yakni Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Ruang lingkup kerja sama tersebut mencakup pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia.

Gubernur menekankan pentingnya membangun pemerintahan yang kolaboratif dengan melibatkan kalangan akademik sebagai mitra strategis. Ia juga berharap universitas lain seperti Universitas Airlangga (Unair) dapat turut ambil bagian sebagai penyedia solusi (solution provider) untuk berbagai persoalan di NTB.

“Setelah saya masuk ke dalam pemerintahan, ternyata persoalannya jauh lebih banyak dari yang saya bayangkan. Para birokrat sibuk dengan rutinitas harian, sehingga sulit menyusun kajian yang mendalam, terutama yang sifatnya terapan. Di sinilah peran penting kampus,” ungkapnya.

Ia menambahkan, NTB memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, mulai dari cadangan emas hingga potensi kelautan. Namun di sisi lain, NTB masih bergulat keluar dari kategori provinsi miskin di Indonesia.

“Saya kira sudah saatnya NTB mulai merancang tata kelola masa depannya secara ilmiah. Karena itu, kami sangat terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama dengan perguruan tinggi,” pungkas gubernur.