Pemerintah Provinsi NTB Targetkan Kerja Sama Global, DPD RI diminta Jadi Jembatan ke Pusat

Pemerintah Provinsi NTB terus mendorong promosi potensi daerah ke tingkat nasional dan internasional sebagai bagian dari implementasi visi “NTB Makmur Mendunia”.

“Kami berharap apa yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Barat bisa dikenal tidak hanya di Indonesia, tetapi juga ada kerja sama dengan luar negeri yang kita harapkan untuk lebih mengenalkan Nusa Tenggara Barat, sesuai dengan visi misi kami bersama Bapak Gubernur yaitu menciptakan Nusa Tenggara Barat yang makmur mendunia,” ujar Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., saat menerima kunjungan kerja Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, Selasa (20/5).

Wagub menekankan bahwa keberadaan pekerja migran asal NTB di berbagai negara merupakan aset penting dalam memperkenalkan daerah di tingkat global. Mereka dinilai bisa menjadi duta yang efektif dalam mempromosikan potensi NTB di luar negeri.

“Melalui kehadiran beliau-beliau, banyak hal yang akan kita dapatkan terutama sekali terkait dengan fasilitasi potensi pemerintah daerah dalam langkah penguatan kerja sama luar negeri, yang tentunya Nusa Tenggara Barat adalah juga merupakan provinsi yang paling banyak mengirimkan tenaga migran dari sejumlah kabupaten/kota yang ada dengan tujuan beberapa negara,” imbuhnya.

Ia juga menyoroti bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada tahun 2025 harus diiringi dengan langkah aktif menggali potensi lokal dan menarik investasi asing untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

“Dengan efisiensi yang kita terapkan di tahun 2025 ini, salah satunya adalah upaya-upaya kita menggali potensi-potensi yang ada. Kemudian melakukan kerja sama sehingga akan semakin banyak investor-investor yang hadir dari luar negeri dan melihat berbagai potensi yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Barat,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub menyampaikan harapan kepada DPD RI, khususnya para senator asal NTB, agar dapat menjadi penghubung antara pemerintah provinsi dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam memperjuangkan kepentingan daerah.