NTB Terima Mandat Program Pusat Bernilai Besar, Gubernur Tekankan Penguatan Pengawawan

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Pemerintahan (RAKORWASDA) dan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (11/12). Kegiatan ini mengangkat tema “Penguatan Sinergi Binwas dalam mendukung keberhasilan program strategis daerah” dan ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama antara Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota se-NTB.

Gubernur menjelaskan bahwa sejumlah program pusat bernilai besar sedang dan akan digelontorkan ke NTB, mulai dari Program Mitigasi Bencana Gunung dengan alokasi sekitar Rp5,7 triliun khusus NTB, Proyek Unggas Terintegrasi yang menjadi satu dari lima proyek nasional dengan nilai sekitar Rp2,1 triliun, hingga program Kampung Nelayan Merah Putih dan Sekolah Rakyat dengan nilai fisik hampir Rp300 miliar.

Menghadapi masuknya berbagai mandat besar tersebut, Gubernur menegaskan pentingnya sistem pengawasan daerah yang berbasis manajemen risiko. Menurutnya, selama ini banyak kebijakan di daerah baru merespons risiko pada tahap akhir sehingga menghambat efektivitas kebijakan.

“Kelemahan kita selama ini di daerah adalah kebijakan tidak dibuat berbasis manajemen risiko. Kita baru sadar risiko itu di ujung,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa seluruh eselon II di Pemprov NTB kini diwajibkan memiliki sertifikat Manajemen Risiko, dan mendorong kabupaten/kota mengikuti langkah serupa. Penguatan kapasitas ini dianggap krusial agar pemerintah daerah mampu mengawal program daerah dan program strategis pusat secara akuntabel.

Gubernur juga menegaskan peran Inspektorat sebagai “garantor” bagi OPD. Ia meminta pengawasan internal memberikan kepastian kerja kepada perangkat daerah agar mereka bisa menjalankan program tanpa beban berlebihan.

“Saya minta tolong kepada teman-teman di pengawasan internal untuk bisa menjadi garantor kepada OPD. Karena OPD perlu bekerja dengan tenang. Kalau sudah digaransi, diperiksa oleh teman di Inspektorat, maka kalau ada sesuatu, Inspektoratlah yang harus menghadapi itu, yang harus menjelaskan,” katanya