NTB Bangkit dari Kontraksi, Kinerja dan Fiskal Menguat

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD NTB, Senin (30/3). LKPJ ini menjadi refleksi capaian tahun pertama kepemimpinan Iqbal–Dinda periode 2025–2030, sekaligus menggambarkan ketahanan kinerja daerah di tengah berbagai tekanan ekonomi dan kebijakan nasional.

Dalam penyampaiannya, gubernur menegaskan bahwa pembangunan NTB tetap mengacu pada visi “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur dan Mendunia”, yang diturunkan dalam tujuh misi pembangunan dan tiga agenda prioritas, yakni pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan pariwisata kelas dunia.

Dari sisi makroekonomi, NTB mencatat pertumbuhan sebesar 3,22 persen dengan sektor tambang dan 8,33 persen tanpa sektor tambang. Meski sektor pertambangan mengalami kontraksi signifikan, sektor lain seperti industri pengolahan, pariwisata, pertanian, dan jasa keuangan tetap tumbuh positif dan menjadi penopang utama ekonomi daerah.

Gubernur menjelaskan bahwa dinamika pertumbuhan ekonomi 2025 tidak dapat dilepaskan dari perubahan asumsi dasar perencanaan. Saat penyusunan RPJMD, target pertumbuhan disusun menggunakan asumsi ceteris paribus—yakni kondisi faktor-faktor lain dianggap tetap—dengan titik awal pertumbuhan ekonomi 5,3 persen pada akhir 2024.

“Dalam skenario awal, dengan kenaikan moderat sekitar 0,70 persen, NTB ditargetkan bisa mencapai pertumbuhan 6 persen pada 2025. Namun, saat kami mulai menjabat, kondisi tersebut berubah drastis akibat kontraksi sektor tambang, sehingga titik awal pertumbuhan justru berada di angka minus 1,47 persen,” jelasnya.