Musrenbang Tematik GEDSI Jadi Langkah Nyata NTB untuk Pembangunan Inklusif

Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik GEDSI (Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) dengan tema “Mewujudkan NTB Inklusif yang Setara dan Berkelanjutan” di Hotel Lombok Raya, Rabu (21/5).

Dalam sambutannya, Wagub menyampaikan bahwa Musrenbang GEDSI merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dengan visi-misi kepala daerah terpilih, terutama pada masa transisi awal pemerintahan. Menurutnya, perencanaan pembangunan tahun 2025 harus menjawab harapan publik dan mencerminkan komitmen terhadap prinsip inklusivitas.

Wagub menegaskan pentingnya keterlibatan perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya dalam proses pembangunan sebagai wujud komitmen terhadap kesetaraan dan keadilan sosial. Mereka harus diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan turut ambil bagian dalam pembangunan daerah.

“Jangan menganggap sebelah mata akan setiap kekurangan dan keterbatasan orang lain, tetapi justru dengan keterbatasan itulah mereka terpacu untuk menunjukkan prestasi yang lebih baik,” ujarnya.

Ia menyoroti masih adanya persoalan di tingkat desa, seperti kurangnya sumber daya manusia dan belum optimalnya pelibatan kelompok yang seharusnya berkontribusi. Ia menilai bahwa meski nama program berbeda, tujuan akhirnya tetap sama: menciptakan ruang partisipasi yang adil bagi semua unsur masyarakat.

Wagub juga menjelaskan beberapa strategi utama dalam penerapan GEDSI, antara lain penguatan peran GEDSI dalam perencanaan dan penganggaran, peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan, penyediaan layanan publik yang inklusif, serta keterlibatan aktif kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan komunitas adat.

Di samping itu, penting pula menyusun indikator kinerja yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dan inklusi berbasis data. Ia juga menekankan pentingnya membangun kemitraan lintas sektor—pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil—untuk mendorong tanggung jawab sosial yang berdampak langsung, khususnya bagi kelompok rentan.