Inklusi Keuangan Kunci Atasi Rentenir dan Lindungi Pekerja Migran

Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, memimpin Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-NTB yang digelar di Hotel Lombok Astoria, Mataram, Selasa (29/7). Dalam sambutannya, Gubernur menyoroti sejumlah isu krusial terkait literasi dan inklusi keuangan yang dinilai perlu menjadi fokus kerja TPAKD.

Gubernur menyampaikan optimisme bahwa TPAKD NTB akan meraih penghargaan atas kinerjanya dan menitipkan sejumlah pesan penting.

“Saya yakin TPAKD NTB akan menjadi salah satu penerima award,” ujarnya.

Salah satu isu utama yang disorot Gubernur adalah maraknya praktik rentenir, yang disebut sebagai salah satu penyebab utama perceraian di desa-desa. Ia menggambarkan situasi di mana kaum ibu terpaksa meminjam uang kepada “bank subuh” karena ditinggal tanggung jawab oleh suami.

“Banyak perceraian di desa-desa itu disebabkan oleh urusan rentenir ini. Setiap subuh para rentenir ini akan datang menagih dan suaminya baru tahu, lalu suaminya lepas tanggung jawab. Ini fakta yang terjadi di lapangan,” tegasnya.

Gubernur meminta TPAKD segera merumuskan solusi pembiayaan yang semudah dan secepat praktik rentenir, tetapi legal dan lebih baik. Pemerintah Provinsi NTB menyatakan kesiapan untuk mendukung skema sistematis yang ditawarkan TPAKD.

“Bagaimana TPAKD ini mengusung sebuah formula yang sama mudahnya, sama cepatnya, dengan bank rontok ini, tetapi tentu saja dengan cara yang lebih baik,” pintanya.

Isu kedua yang dibahas adalah perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), mengingat NTB merupakan salah satu penyumbang terbesar PMI secara nasional. Banyak PMI terpaksa meminjam uang dari rentenir untuk membiayai keberangkatan mereka. Gubernur mendorong solusi pembiayaan yang ringan bahkan tanpa bunga.

“Pilihan kita adalah kita kasih mereka pinjaman, kalau perlu bebas bunga, disubsidi bunganya, karena mereka akan kembali dalam visa nantinya,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sistem pengiriman uang yang cepat dan murah bagi PMI serta upaya mendorong mereka untuk menabung agar memiliki dana cadangan saat kembali ke tanah air. Gubernur mengajak TPAKD untuk berdialog langsung dengan komunitas PMI guna merumuskan rekomendasi yang tepat.

Selanjutnya, Gubernur menyinggung program unggulan Pemprov NTB, yaitu Desa Berdaya, yang berfokus pada pengentasan kemiskinan di 100 desa ekstrem. Program ini menekankan kolaborasi lintas sektor dan pemetaan persoalan yang spesifik di masing-masing desa.

Gubernur juga menyoroti rendahnya penetrasi asuransi, khususnya asuransi pertanian. Ia mengingatkan bahwa perubahan iklim telah meningkatkan risiko gagal panen yang bisa berdampak fatal bagi petani. Selain itu, Ia mendorong TPAKD untuk merancang pendekatan yang mampu mendorong petani agar mau mengasuransikan hasil pertanian mereka.

“Hampir 90% petani kita tidak memiliki asuransi pertanian. Di tengah perubahan iklim saat ini, risiko terjadinya kegagalan itu nyata dirasakan,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur mengingatkan bahwa negara memiliki tanggung jawab terhadap fakir miskin dan anak terlantar, sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945. Isu anak yatim piatu juga menjadi perhatian penting dalam diskusi TPAKD. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk bekerja sama mencari solusi atas berbagai tantangan ekonomi dan sosial.

“Tentu saja kami dari pemerintah provinsi dan kabupaten akan menyambut dengan suka cita, dengan terbuka,” tutup Gubernur.