Ini Milik Rakyat, Bukan Milik Dinas

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meresmikan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM) Provinsi NTB, Selasa (30/12). Peresmian ini menandai rampungnya pembangunan fasilitas PLUT yang diharapkan menjadi pusat pengembangan koperasi dan UMKM di NTB.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa penyelesaian gedung PLUT KUMKM menjadi salah satu prioritas awal setelah dirinya dilantik. Saat pertama kali meninjau lokasi, ia menilai fasilitas yang tersedia sangat baik, namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena pembangunan belum selesai.

“Di awal-awal setelah pelantikan, saya datang ke sini dan melihat fasilitasnya. Komentar saya waktu itu cuma satu, sayang, fasilitasnya bagus tapi belum bisa dimanfaatkan maksimal karena gedungnya belum selesai. Karena itu, pada pergeseran anggaran pertama, kita langsung mendukung penyelesaian PLUT ini hingga 100 persen,” ujarnya.

Gubernur menegaskan bahwa PLUT KUMKM bukan sekadar wacana, melainkan telah menjadi ruang nyata pemberdayaan UMKM. Bahkan sebelum dirinya menjabat, PLUT telah dimanfaatkan sebagai pusat pelatihan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha.

“Tantangan ke depan adalah bagaimana membuat setiap orang punya akses ke PLUT ini. Ini bukan milik dinas, dinas hanya pengelola. Ini milik rakyat,” tegasnya.

Ia juga menaruh perhatian pada pemberdayaan ibu-ibu dan generasi muda sebagai segmen utama pengembangan UMKM. Menurutnya, setiap pelaku usaha yang mengikuti pelatihan di PLUT harus mengalami peningkatan nyata pada aspek usaha.

“Minimal keluar dari sini mereka harus meningkat kualitas produknya, kualitas kemasannya, branding atau mereknya, lalu memiliki akses pasar, terutama pasar digital, dan terakhir akses pembiayaan,” jelas Gubernur.

Gubernur menilai keterbatasan akses pasar dan pembiayaan masih menjadi tantangan utama UMKM. Oleh karena itu, keterlibatan mitra perbankan, OJK, dan dunia usaha di PLUT diharapkan dapat memperkuat literasi keuangan dan mempercepat UMKM masuk ke pasar komersial.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah menjadikan PLUT sebagai pusat kegiatan pengembangan UMKM dan koperasi, sehingga program tidak berjalan sendiri-sendiri. Gubernur mendorong pemanfaatan fasilitas PLUT secara maksimal, bahkan hingga dua shift kegiatan setiap harinya.