Entry Meeting BPK, NTB Perkuat Tata Kelola Aset

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) VI BPK RI, Kamis (12/2), di Auditorium Bima, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali.

Gubernur hadir didampingi Inspektur Provinsi NTB dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB.

Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, menekankan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan pusat dan daerah melalui keselarasan perencanaan RKPD dan APBD. Pemerintah daerah juga diminta mendukung Program Strategis Nasional (PSN), memperkuat kemandirian fiskal melalui intensifikasi dan digitalisasi pajak serta retribusi daerah, serta menjaga iklim investasi di sektor jasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Wamendagri meminta Kepala Daerah, Sekda, dan Inspektur bersikap kooperatif dan proaktif selama proses pemeriksaan. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan BPK merupakan bagian dari penguatan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.