BPSDM NTB Terakreditasi LAN, Gubernur Tegaskan Pentingnya Data Akurat dan Kolaborasi Desa

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meresmikan fasilitas perpustakaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi NTB, Senin (29/12). Peresmian ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara sekaligus pemenuhan syarat akreditasi lembaga.

Peresmian perpustakaan tersebut dirangkaikan dengan kegiatan media gathering dan pengumuman capaian BPSDM NTB yang berhasil meraih akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Dengan capaian itu, BPSDM NTB resmi ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II pada tahun 2026.

Dalam sesi dialog bersama Perangkat Daerah dan mitra Program Desa Berdaya, Gubernur menekankan pentingnya akurasi data sebagai fondasi utama perencanaan pembangunan. Ia menyoroti peran krusial verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Tugas utamanya adalah verifikasi dan validasi DTSEN karena akurasi dan marginnya masih cukup tinggi. Dari data yang valid, kita bisa memetakan tiga hal: masalah, potensi, dan aksi. Kita selesaikan masalahnya dulu, karena filosofinya tidak mungkin melakukan pemberdayaan tanpa perhitungan yang tepat,” ujar Gubernur.

Gubernur juga mengingatkan agar pendekatan pembangunan, khususnya di tingkat desa, tidak diseragamkan. Menurutnya, setiap desa memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda sehingga membutuhkan solusi yang spesifik.

“Setiap daerah membutuhkan pendekatan yang berbeda. Saya khawatir jika kita menggunakan pendekatan yang sama untuk semua desa, padahal permasalahannya berbeda-beda. Solusinya harus spesifik,” tegasnya.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Desa Berdaya, Gubernur menyampaikan sejumlah arahan strategis, antara lain penguatan sinergi pendamping melalui penyamaan analisis dan pendekatan antara pendamping desa dan tim percepatan agar tidak terjadi tumpang tindih program. Selain itu, ia mendorong perluasan kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi nonpemerintah (NGO), mengingat potensi dukungan yang masih sangat besar.

Gubernur juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan otonomi kepada mitra swasta dan NGO tanpa intervensi dalam urusan internal, termasuk kebebasan menentukan desa sasaran dan jenis kegiatan sesuai fokus masing-masing. Di sisi lain, ia menekankan pentingnya membangun rasa memiliki (ownership) pemerintah kabupaten/kota terhadap program yang dijalankan di wilayahnya.