BPS Urat Nadi Pergerakan Pemerintah Daerah

Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa keberadaan Badan Pusat Statistik (BPS) NTB merupakan urat nadi pergerakan Pemerintah daerah, baik di lingkup Provinsi maupun kabupaten kota akan sangat bergantung pada BPS.

"Kita ini jangan seperti dua kantor yang terpisah tapi satu kantor yang sama," ujar gubernur saat menerima audiensi Kepala BPS NTB, Dr. Wahyudin beserta jajarannya, terkait persiapan sensus ekonomi tahun 2026 dan laporan survey program Makan Bergizi Gratis (MBG), di Ruang Kerja Gubernur, Senin, (14/7).

Gubernur menginginkan ke depan semua kebijakan-kebijakan yang dibuat di Pemerintah Provinsi NTB berbasis data. Untuk itu ia menilai data yang disuplai dari BPS akan sangat penting bagi pemerintah daerah. Ia juga meminta agar data yang disajikan bukan data yang sifatnya final, sehingga tidak sifatnya sudah terjadi baru pemerintah dapat datanya.

"Kami minta data yang predictable, sehingga pemerintah diberikan peringatan dini (early warning system), sehingga kalau dilihat ada trend yang negatif pemerintah bisa melakukan intervensi dan dilakukan koreksi," tambahnya.

Ke depannya ia juga meminta data disajikan per bulan, tidak per triwulan seperti yang biasa dilakukan. Hal ini bertujuan untuk dapat melakukan monitoring trend resiko negatif dan mendapatkan informasi komponen apa yang membuat negatif, sehingga pemerintah bisa menggerakkan system sebagai langkah melakukan antisipasi.

"Seperti penurunan daya beli, maka pemerintah akan melakukan langkah penanganan, sehingga finalisasi di statistik sudah bisa terkoreksi," jelasnya.

Terkait sensus ekonomi tahun 2026 yang akan di luncurkan pada tahun ini, gubernur meminta kepada seluruh pemerintah kabupaten kota untuk mempersiapkan sebaik-baiknya dalam rangka menyambut sensus ekonomi 2026 mendatang.

Sedang terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah akan terus melakukan monitoring terhadap sebaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah ada dan berjalan efektif di wilayah Provinsi NTB.

Ia menambahkan, Pemerintah daerah juga terus melakukan monitoring, untuk mengantisipasi terjadinya inflasi akibat dari program MBG di NTB. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah terus mendorong kemandirian bahan baku dengan peningkatan produksi sehingga tidak menganggu suplai kebutuhan rutin masyarakat yang ada di pasaran saat ini.

"Pemerintah akan mendorong gerakan-gerakan seperti penanaman komoditi seperti cabai di pekarangan rumah, karena cabai merupakan penyumbang inflasi utama di daerah. Ini adalah upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan di tingkat rumah tangga," pungkasnya.