ASN NTB Perlu Rekalibrasi Hadapi Perubahan Zaman

Pengembangan sumber daya manusia di lingkup Pemerintah Provinsi NTB menjadi prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Hal ini ditegaskan Gubernur NTB, Dr. Muhamad Iqbal, saat menerima audiensi dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB beserta jajaran, serta pengurus dan anggota Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia NTB, di ruang kerjanya, Jumat (13/6).

“Konsekuensi dari pelaksanaan tiga misi itu adalah penguatan birokrasi. Itu artinya bukan hanya di sistem seleksi dan sistem talent scouting-nya. Tapi capacity building-nya juga perlu diperkuat,” terang Gubernur.

Ia menilai salah satu tantangan utama ketika memasuki birokrasi di tingkat provinsi adalah soal penguatan kapasitas aparatur. Menurutnya, ASN perlu rekalibrasi rutin karena laju perkembangan dunia, terutama teknologi, sangat cepat.

“Urusan IT saja kita belum beres, sudah AI sekarang. AI ini kan kayak pisau bermata dua. Di satu sisi memang kita butuhkan untuk mempercepat business process, di sisi lain juga ancaman. Kalau kita tidak handle dengan baik, juga akan berbahaya buat kita—terutama soal kerahasiaan data,” ujar Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur juga menyoroti tantangan ekonomi global yang kian kompleks. Menurutnya, Indonesia kini semakin terdampak oleh dinamika global karena skala ekonominya yang terus berkembang.

“Dua puluh tahun lalu, hal-hal yang dilakukan orang di Amerika Serikat tidak berpengaruh buat kita di Indonesia. Sekarang, apa pun yang terjadi di level global langsung memiliki pengaruh terhadap kondisi kita di sini. Mau tidak mau, kita harus lebih aware,” tambahnya.

Ia pun menegaskan bahwa aparatur birokrasi harus memiliki kapasitas yang mumpuni untuk menghadapi tantangan tersebut.

“Teman-teman di kalangan birokrasi juga harus betul-betul punya kapasitas yang baik,” pesan Gubernur.

Menutup pertemuan, Gubernur menyampaikan harapannya agar BPSDM Provinsi NTB ke depan dapat menjadi center of excellence bagi sistem birokrasi di daerah. Selain memperkuat peran dalam pengembangan kapasitas ASN di tingkat provinsi, BPSDM juga diarahkan untuk menjadi rujukan dan pendamping bagi kabupaten/kota.