APBD NTB 2026 Prioritaskan Kemiskinan Ekstrem, Agromanitim, dan Ketahanan Pangan

Pemprov NTB menetapkan tiga prioritas utama dalam Raperda APBD 2026 yaitu pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan sektor agromaritim, dan ketahanan pangan. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD 2026, Senin (24/11).

Wagub menegaskan bahwa penyusunan anggaran 2026 diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

“Program dan kegiatan yang disusun diprioritaskan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, yang merupakan langkah untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di NTB,” ujarnya.

Selain fokus sosial, APBD 2026 juga memperkuat sektor ekonomi utama, yaitu ketahanan pangan, agromaritim, dan pariwisata.

Dalam paparannya, Wagub menyebut total pendapatan daerah 2026 diproyeksikan sebesar Rp 5,64 triliun, turun dari APBD Murni 2025 sebesar Rp 6,33 triliun akibat pemotongan DAU, DBH, dan DAK oleh pemerintah pusat. Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru meningkat.

“Pendapatan Asli Daerah direncanakan naik signifikan sebesar 21,2%, dari Rp 2,51 triliun pada APBD 2025 menjadi Rp 3,04 triliun di tahun 2026,” paparnya.

Menutup sambutannya, Wagub berharap APBD 2026 menjadi instrumen fiskal yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat NTB.