Wagub NTB Optimis Angka Stunting dan Kemiskinan Ekstrim NTB Turun

Wagub NTB Optimis Angka Stunting dan Kemiskinan Ekstrim NTB Turun

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd beserta bupati/walikota 10 kabupaten/kota di NTB mengikuti Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Di Kabupaten/Kota Di NTB yang diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian PMK RI pada Selasa, 28 Februari 2023.

Terkait penurunan angka stunting, pada tahun 2023 ini Wagub NTB berambisi angka stunting akan mencapai angka 14%. Hal ini didukung dengan data e-PPBGM yang dimiliki Pemprov NTB. “Kami sangat percaya diri di dalam penanganan stunting ini karena anaknya ada, kemudian alamatnya ada, kemudian kekurangan tinggi badannya ada, kekurangan berat badannya ada”, ujarnya optimis.

Selain itu, Ummi Rohmi, sapaan akrabnya, menyebut posyandu keluarga sebagai langkah efektif untuk edukasi ke masyarakat sampai ke tingkat dusun. Meskipun begitu, penurunan angka stunting bukan tanpa kendala.

Menurut Wagub, kendala utamanya adalah perbedaan hasil data SSGI dan data e-PPBGM, di mana angka stunting pada data e-PPBGM pada akhir 2022 sudah di bawah 17% sedangkan di data SSGI pada September 2022 di bawah 19%. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa langkah yang dilakukan yaitu menggunakan alat timbang berat badan dan tinggi badan digital, pelatihan kader, dan meningkatkan kualitas posyandu.

“Nah ini menjadi catatan kami sehingga beberapa hal yang harus kita perhatikan juga misalnya dalam proses pengambilan data, dalam survei, ternyata mungkin harus ada pendampingan, komunikasi yang langsung untuk bisa menyamakan persepsi di dalam data-data yang kita dapatkan”, imbuhnya.

Kemudian terkait kemiskinan ekstrim, di NTB sebanyak 176.031 orang (3,29%) masuk ke data kemiskinan ekstrim. Ummi Rohmi mengatakan koordinasi terkait distribusi dan validasi data sudah dilakukan dengan 10 kabupaten/kota. Dengan demikian, ia berharap angka kemiskinan ekstrim turun dan tidak terjadi kenaikan lagi.

Terakhir, Ummi Rohmi berharap kepada pemerintah pusat agar memberikan peralatan penunjang untuk peningkatan kualitas posyandu dan puskesmas, mengadakan pelatihan-pelatihan bagi para kader posyandu dan tenaga kesehatan, serta tambahan tenaga kesehatan. (Atikah, Photo : Umam)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *