MATARAM – Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah menegaskan seluruh program unggulan Pemerintah Provinsi NTB yang sempat terrunda akibat dari wabah pandemi Covid-19 akan kembali dikebut, tentunya disesuaikan dengan protokol kesehatan covid-19, “Nurut Tatanan Baru” (NTB).
“Program kerja pemerintah akan berjalan, tentu sejalan dengan upaya mendisiplinkan penerapan protokol Covid19 secara masif,” ujar Wagub saat memimpin rapat evaluasi progres program unggulan di Ruang Rapat Utama (RRU), Kantor Gubernur NTB, Rabu 15 Juli 2020.
Dalam kesempatan itu, wagub mendengarkan berbagai paparan dari seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup provinsi NTB, tentang update program unggulan seperti, Desa Wisata, NTB Hijau dan NTB Zero Waste.
Khusus Program Unggulan Desa Wisata, Kepala Dinas Pariwisata, H. Lalu Moh Faozal melaporkan, bahwa pemerintah akan menjamin terlaksananya protokol Covid19 di semua destinasi wisata di NTB. Menurutnya hal ini harus dilakukan, selain untuk memutus penyebaran covid-19, juga sebagai langkah untuk memastikan ketahanan industri pariwisata di NTB.
“Pariwisata berkualitas yaitu health and clean serta berkelanjutan akan kami Ikhtiarkan,” ujar Kadispar.
Ia menjelaskan, wisata yang akan menjadi icon NTB kedepannya harus mengusung konsep wisata sehat dan bugar, wisata outdoor and adventure serta long stay holiday. Untuk itu kebersihan dan keasrian akan menjadi fokus utama pemerintah sebagai upaya menarik wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB, Madani Mukarom menjelaskan, perkembangan program NTB Hijau di tahun 2019 sudah melampaui target yaitu 109%, Sedangkan untuk tahun 2020 hingga bulan Juni mencapai 18%.
“Hingga Juni 2020 sudah mampu terealisasi seluas 7.582 Ha atau 18 persen. Perlambatan laju realisasi ini diakibatkan pandemi Covid-19,” terangnya.
Sedangkan untuk Program NTB Zero Waste, penanganan dan pengurangan sampah tetap menjadi prioritas utama. Salah satu upaya untuk mengurangi sampah pada tahun 2020 ini, drngan dibentuk bank-bank sampah, pembuatan lubang biopori, sumur biopori, komposter hingga di tingkat desa di wilayah NTB.
Ia menjelaskan pada tahun 2020 ini, realisasi Bank sampah sudah sebanyak 372 unit, sedangkan pembuatan lubang biopori sebanyak 187 lubang.
Selain itu, untuk menangani permasalahan sampah non organik seperti plastik, kaca dan limbah Pemrov NTB sedang mempersiapkan untuk membangun instalasi pengolah sampah (RDF) menjadi material bahan bakar di TPA Terpadu Kebun Kongok.
“Ini menjadi solusi mengurangi sampah plastik agar bermanfaat, saat kami sedang dalam mempelajarinya,” ungkapnya. (Humas NTB)