Mewakili Pj Gubernur NTB, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si, CGCAE, bersama 20 Penjabat Gubernur lainnya di wilayah Indonesia Timur menghadiri acara Entry Meeting Pemeriksaan LKPD dan Koordinasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 di Auditorium Gedung BPK RI Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024.
Acara dibuka oleh Anggota VI BPK RI, Prof. Dr. Pius Lustrilanang, SIP., M.Si., CSFA., CFrA. Diantara undangan, hadir Menteri Kesehatan, Budi Gunawan Sadikin, Sekjen Kemndikbuddikti, Ir. Suharti, MA., P.hd, Plh. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan RI serta Direktur Keuangan BPJS.
Dalam arahannya, Prof. Dr. Pius Lustrilanang, menekankan beberapa poin, yaitu pertama, agar Penyusunan Laporan Keuangan hendaknya jangan dipandang sebagai kegiatan rutin semata, namun merupakan bagian penting dari upaya pengelolaan keuangan negara/daerah yang akuntabel dan transparan secara berkelanjutan.
Kedua, pimpinan entitas agar membangun komunikasi dan sinergi yang kuat, seperti menyiapkan database dan aplikasi pendukung yang memadai.
Dan ketiga, kepada Tim Pemeriksa, agar tetap berpegang pada nilai-nilai independensi, integritas dan profesionalisme, serta menegakkan kode etik BPK dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
Terkait dengan pemeriksaan LKPD Provinsi NTB tahun 2023, Pj Sekda yang didampingi Plh. Inspektur Provinsi NTB, Muhariyadi Kurniawan, S. Sos., M. E, berharap, agar penyusunan LKPD Provinsi NTB dari tahun ke tahun semakin berkualitas dan dapat mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 13, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. (biroadpimntb)
