Pj Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si menerima kunjungan kerja (Kunker) anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI NTB, Evi Apita Maya, S.H., M.Kn, di Ruang Tamu Utama Kantor Gubernur NTB pada Selasa, 9 Januari 2024.
Adapun kunker tersebut dalam rangka menyerap aspirasi pemerintah daerah terkait banyaknya regulasi yang merupakan kewenangan pemerintah daerah dan saat ini kewenangan tersebut ditarik ke pemerintah pusat. Dimana penarikan sejumlah kewenangan provinsi oleh pemerintah pusat dianggap kurang tepat dengan prinsip otonomi daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur NTB yang akrab disapa Miq Gita tersebut menyampaikan, saat ini cukup banyak kewenangan Pemerintah Provinsi yang dilakukan resentralisasi oleh pemerintah pusat. Seperti pada sektor pertambangan, kehutanan, kelautan dan pendidikan.
Hal ini dinilai kurang tepat dalam implementasi prinsip dari otonomi daerah. Dimana seharusnya pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola sumber daya yang ada, sehingga daerah menjadi lebih maju dan mandiri.
“Seharusnya pemerintah pusat tinggal memperkuat fungsi pengawasan, dan fungsi implementasi diberikan kepada daerah,” ujarnya.
Menurutnya, Pemerintah Daerah akan sulit memiliki daya saing, kalau semua kewenangan dan implementasi yang seharusnya di daerah ditarik ke pemerintah pusat. Sehingga cenderung dianggap tidak mampu mandiri dan selalu bergantung pada anggaran pemerintah pusat atau APBN.
Melalui momentum tersebut, Miq Gita menitipkan harapan kepada senator DPD RI NTB dapat berperan aktif dalam melakukan kontrol terhadap berbagai regulasi yang diterbitkan pemerintah pusat, terutama yang berimplikasi terhadap kewenangan daerah yang ditarik ke pemerintah pusat.
“Konsep ekonomi harus kita kuatkan, dengan memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengatur dan mengelola sumberdaya yang dimiliki. Dengan hal ini kita optimis Indonesia Emas 2045 dapat kita capai,” pungkasnya. (Mawardi, Photo : Jupri)
