Pj Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si menyampaikan pendapat akhirnya terkait persetujuan DPRD Provinsi NTB terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB tahun 2025-2045 dalam Rapat Paripurna Dewan di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi NTB, Jumat, 21 Juni 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur mengungkapkan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota DPRD NTB dan jajaran eksekutif atas dedikasi mereka dalam membahas serta menyelesaikan Raperda ini. “Kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci keberhasilan kita dalam mewujudkan peraturan-peraturan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.
Pj Gubernur juga menekankan bahwa kritik dan saran dari fraksi-fraksi di DPRD sangat konstruktif dan berharga bagi perbaikan RPJPD NTB. “Keputusan ini mencerminkan kesepakatan formal dan semangat kita untuk mewujudkan NTB yang lebih baik,” tegasnya.
RPJPD ini disusun untuk mendukung tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang baik selama 20 tahun kedepan. Langkah ini juga memastikan pencapaian visi besar “Harapan Baru untuk NTB,” yaitu menjadikan NTB sebagai provinsi kepulauan yang maju, kuat, aman, berkelanjutan, dan sejahtera pada tahun 2045.
Setelah penyampaian pendapat akhir RPJPD, Pj Gubernur juga memaparkan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023. Dalam sambutannya, Pj Gubernur menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
Pemerintah Provinsi NTB kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. “Prestasi ini dicapai berkat kerja sama harmonis antara pemerintah daerah dan pihak legislatif,” ujarnya.
Pendapatan daerah tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 6,212 triliun dengan realisasi mencapai Rp 5,798 triliun atau 93,33%. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp 6,261 triliun dengan realisasi mencapai Rp 5,685 triliun atau 90,80%. Pj. Gubernur menjelaskan bahwa belanja operasi mengalami peningkatan, tetapi realisasi belanja modal menurun karena beberapa proyek prioritas telah diselesaikan pada tahun 2022.
Pj Gubernur menyoroti tantangan dalam realisasi anggaran, seperti tidak terealisasinya 100% pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan penurunan realisasi retribusi daerah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD serta mengoptimalkan kinerja BUMD dan BLUD.
Diakhir laporannya, Pj Gubernur menyimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2023 dapat berjalan secara optimal, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dan kendala yang dihadapi.
“Untuk itu, dimasa yang akan datang kami terus akan melakukan evaluasi dan perbaikan, serta terus meningkatkan hubungan kemitraan yang telah terjalin dengan baik selama ini antara eksekutif dan legislatif serta unsur lainnya” ujar Pj Gubernur mengakhiri sambutannya.
Rapat paripurna yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan OPD, serta unsur TNI/Polri ini berjalan lancar dan ditutup dengan harapan agar capaian positif ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang. (Aistaufik, Photo : Danu) 
