Pj Gubernur NTB, Drs. Lalu Gita Ariadi, M.Si bersama dengan sejumlah pejabat terkemuka, menghadiri Groundbreaking pembangunan Rumah Susun Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (PUPR) di Desa Bengkel, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat pada Jumat, 10 Mei 2024.
Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat penting termasuk Dirjen Perumahan dari Kementerian PUPR, anggota Komisi V DPR RI, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Sekretaris Daerah Kota Mataram, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lombok Barat, dan Kapolres Lombok Barat.
Groundbreaking Rusun ASN PUPR NTB ini diselenggarakan dalam rangka peletakan batu pertama yang menandai dimulainya proses pembangunan fisik Rusun ASN PUPR NTB. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja ASN melalui pembangunan Rumah Susun yang Layak, terjangkau, nyaman, dan sehat bagi ASN yang belum memiliki rumah.
Adapun spesifikasi bangunan Gedung 8 lantai dengan fungsi campuran yaitu fungsi hunian dan fungsi serba guna yang terdiri dari 5 lantai hunian dan 3 lantai serbaguna, dengan luasan bangunan 7.615 meter persegi, yang didukung dan dilengkapi dengan 72 set perabot, serta termasuk prasarana, sarana, utilitas (PSU berupa landscape, area taman, drainase, sumur resapan, dan Tempat Pembuangan Sampah (TPS)). Pembangunan Rumah Susun ini direncanakan akan berlangsung selama 9 bulan.
Dalam sambutannya, Miq Gita menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada Pemerintah Pusat khususnya Kementerian PUPR yang telah mendukung terlaksananya program pembangunan Rumah Susun ASN PUPR ini di NTB, sebagai upaya bersama untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan ASN, serta upaya untuk memanfaatkan lahan yang diperuntukan untuk perumahan maupun perkantoran.
Lebih lanjut, Miq Gita berharap dengan terbangunnya rumah susun ini, kedepannya dapat terbangun lebih banyak lagi rumah susun dan apartemen di dalam kota, mengingat pola hidup masyarakat urban di kota-kota saat ini membutuhkan rumah tinggal yang terintegrasi dengan pusat-pusat aktivitas masyarakat urban.
Selain itu, tidak sedikit dari konsumen yang memanfaatkan rumah-rumah yang baru adalah ASN-ASN Milenial yang pendapatannya masih standar sehingga dengan penyedian rumah-rumah susun, apartemen-apartemen murah bisa dimanfaatkan oleh ASN-ASN Milenial untuk menekan biaya kebutuhan hidup lainnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Perumahan berharap kepada PUPR NTB untuk mendata lebih akurat rumah-rumah tidak layak huni dan kawasan-kawasan kumuh di masing-masing kota dan kabupaten yang ada di NTB untuk dilakukan prioritas perbaikan pembangunannya, dengan berkolaborasi bersama pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Dalam pembangunan hunian layak bagi masyarakat, diharapkan mengedepankan prinsip 7 T, yakni tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, tepat administrasi, tepat manfaat tanpa aduan, dan tanpa temuan, ujar Dirjen Perumahan.
Acara ditutup dengan seremoni penekanan secara simbolis tombol sirine oleh Pj Gubernur NTB didampingi Dirjen Perumahan dan pejabat terkait, menandai dimulainya proses pembangunan Rumah Susun ASN PUPR NTB. (Aistaufik, Photo : Jun)
