Mataram – Pemprov NTB akan segera meluncurkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap III pada minggu keempat di bulan Juni ini. Saat ini Pemprov masih dalam proses pendistribusikan paket JPS tahap II ke 10 kabupaten/kota dan telah berjalan dengan lancar.
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengatakan, JPS Gemilang tahap III ini akan terdistribusi di Pulau Lombok sebanyak 87.318 KPM dan Pulau Sumbawa 37.682 KPM. Adapun total warga yang menerima JPS Gemilang tahap III sebanyak 125.000 KK dengan melibatkan sebanyak 535 UKM/IKM lokal di NTB.
“Adapun yang menjadi bahan evaluasi JPS tahap II diantaranya yaitu pentingnya membantu UKM/IKM yang belum berbadan hukum untuk segera membuat badan hukum” kata Gubernur NTB saat memimpin rapat evaluasi JPS tahap II dan rencana JPS tahap III di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (15/6/20).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur didampingi Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, dan Asisten II Setda NTB H. Ridwan Syah. Turut hadir dalam rapat tersebut para Asisten, Staf Ahli Gubernur, Inspektur Provinsi NTB, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perindustrian, serta sejumlah kepala OPD lainnya.
Dalam rapat itu, Gubernur menyampaikan ucapan terimakasih kepada para Perangkat Daerah yang terus semangat dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat NTB. Doktor Zul juga menekankan agar JPS Tahap III bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya.
“Semoga kita bisa terus mempertahankan apa yang menjadi produk kita, apa yang harus disiapkan kedepan dan apa yang harus diperbaiki pada JPS sebelumnya,” ungkap Doktor Zul.
Ia juga menginginkan agar setelah tiga bulan JPS ini berjalan, program ini bukan hanya semata-mata menjadi alat pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, tetapi memproteksi UKM/IKM kita di NTB. “JPS bukan terletak pada produknya tapi pemberdayaan UKM kita”, kata Gubernur.
Keterlibatan UKM dan IKM di JPS Gemilang tahap I dan II kata Gubernur sudah mampu melatih mereka untuk terus menyiapkan produk yang berstandar untuk dipasarkan secara umum. “Ini tujuannya kita menggunakan produk lokal. UKM dan IKM tidak terus disusui, tapi produknya mampu bersaing di pasaran, sehingga berkelanjutan dan hidup,” terangnya (Humas NTB).