Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI melakukan penyerahan 2,5 juta Sertifikat Tanah sekaligus peluncuran Sertifikat Tanah Elektronik yang diluncurkan langsung Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo bertempat di Istana Negara, Senin 4 Desember 2023.
Kegiatan yang juga dilaksanakan secara daring ini diikuti pula jajaran Pemerintah Provinsi NTB dan Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB serta lembaga dan masyarakat penerima sertifikat tanah.
Pj Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si usai menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah kepada Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah, sejumlah lembaga dan masyarakat menyampaikan dukungan dan apresiasinya atas penyerahan sertifikat tanah sekaligus peluncuran Sertifikat Tanah Elektronik oleh Kementerian ATR/BPN bertempat di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB.
Miq Gita sapaannya, mengumpamakan seperti halnya agama yang menjadikan hidup terarah, seni dan budaya yang menjadikan hidup lebih indah, pun begitu pula dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadikan hidup jauh lebih mudah.
“Sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dokumen-dokumen penting seperti sertifikat tanah tidak ada kekhawatiran kita lagi, bila ada musibah bencana banjir seperti di Bima, kebakaran, dokumen-dokumen kita akan kehilangan,” terangnya.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kini mampu menyiapkan fasilitas penyimpanan bank data yang aman. Bahkan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, data yang sudah tersimpan dengan baik di bank data dapat diproses kembali sehingga dokumen yang otentik dapat dimiliki kembali.
Untuk itu kedepannya, dokumen yang bersifat fisik akan mulai berkurang dikarenakan dokumen kini sudah ada pada genggaman pemiliknya.
“Kami dari Pemerintah Provinsi akan mengawali, pak Kepala BPKAD, kita manfaatkan kemajuan teknologi dengan sertifikat digital, aset-aset yang kita miliki, sehingga kita tidak memiliki rasa was-was lagi kebelakang,” tuturnya.
Miq Gita lantas mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat agar memanfaatkan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya. Dengan langkah ini pula, beban kerja Kementerian ATR/BPN akan lebih mudah dan ringan karena sudah digital. Ia berharap langkah dan terobosan ini akan menyelesaikan satu permasalahan dasar yang kerap terjadi ditengah-tengah masyarakat, seperti perebutan tanah, klaim-klaim tanah, dan lain sebagainya. (Sandy, Photo : Ahmad)
