Mataram- Para kepala desa se-NTB hadir di acara Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi (Jangzulmi) edisi spesial Gebyar Desa Benderang Informasi Publik (DBiP) NTB 2019, di Hotel Lombok Raya, Kamis (07/11/2019). Tidak hanya kepala desa, tapi kepala sekolah, camat dan kepala Puskesmas juga hadir di acara yang dikemas dalam Gerakan Bersama Layanan Dasar dan Desa menuju Benderang Informasi Publik.
Namun, yang paling antusias berdialog dengan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah pada acara ituadalah para kepala desa.
Misalnya Kepala Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Zulkarnaen, yang menyampaikan dukungannya terhadap program zero waste yang digagas Gubernur dan Wagub NTB. Hanya saja katanya, mesin pengelolaan sampah yang ada di desanya belum optimal. Sehingga pengelolaan sampahnya hanya dalam skala kecil. Ia berharap, program zero waste ini disosialisasikan ke seluruh desa di NTB.
Lain halnya dengan Sahril, Kepala Desa Jeringo, Kabupaten Lombok Utara. Ia menyampaikan pembinaan desa perlu dilakukan secara menyeluruh agar desa bisa bersinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten.
“Sinergi pemerintah untuk layanan kesehatan desa dengan mengadakan satu desa satu dokter. Jika tidak bisa, minimal satu desa satu perawat. Sehingga jika masyarakat sakit, poskesdes bisa dioptimalkan,” katanya.
Ia menceritakan, Desa Jeringo membuat kampung pelangi sebagai bentuk terobosan desa pascagempa bumi. Ia menginginkan adanya sinergi dengan pemerintah provinsi untuk melestarikan lingkungan.
“Dibutuhkan implementasi zero waste ke seluruh desa,” imbuhnya.
Kepala Desa Labuan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, Musykil Hartsah, juga tidak ketinggalan memyampaikan gagasannya kepada Gubernur dan Wagub. Ia menyampaikan zero waste harus didukung dengan cara mengoptimalkan zero waste di desa wisata yang ada di NTB.
Khusus kepada Kepada Komisi Informasi NTB, ia berharap agar mampu mensosialisasikan keterbukaan informasi publik ke masyarakat sehingga diketahui kriteria dan indikator penilaian desa, agar tercipta kompetisi yang sehat dalam hal keterbukaan informasi.