Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB Masa Persidangan III Tahun 2023 bertempat di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Provinsi NTB, Rabu 6 September 2023.
Adapun Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB kali ini beragendakan “Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023”.
Gubernur NTB mengawali sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Pemerintah Daerah, aparat TNI, dan Polri, serta segenap masyarakat, yang telah berpartisipasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga, aktivitas pembangunan dapat berjalan dengan optimal, untuk suksesnya ikhtiar mewujudkan masyarakat NTB yang gemilang.
Begitu juga dengan dinamika pembahasan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023, yang cukup menguras waktu dan pikiran. Adanya perbedaan pendapat dan cara pandang terhadap kebijakan-kebijakan yang diajukan dalam rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS telah mampu dimusyawarahkan bersama dan mencapai suatu mufakat.
“Diujung perkhidmatan Pemerintah Daerah tahun 2019-2023, besar harapan kami langkah-langkah kebijakan yang telah disepakati bersama ini kemudian dapat terealisasi secara optimal dan dampaknya akan bisa dirasakan oleh segenap pemangku kepentingan di Bumi Gora ini, yakni seluruh lapisan masyarakat Nusa Tenggara Barat, sehingga gaung NTB Gemilang akan terus membekas di benak masyarakat NTB,” kata Gubernur yang akrab disapa Bang Zul tersebut.
Rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 telah disusun sebagai bentuk ikhtiar bersama dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah untuk kepentingan seluruh masyarakat NTB sebagai pemangku kepentingan.
Perubahan ini telah tertuang dalam struktur yang telah dibahas dan disepakati bersama terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dirinci sebagai berikut:
• Pendapatan Daerah
Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar 6,12 triliun rupiah lebih, terjadi kenaikan target sebesar 2,61 persen dibandingkan dengan APBD 2023 yang semula sebesar 5,96 triliun rupiah lebih, kenaikan ini merupakan akumulasi dari peningkatan Pendapatan BLUD sebesar 235 miliar rupiah lebih dan penurunan target pendapatan yang cukup signifikan pada komponen hasil kerjasama pemanfaatan BMD yakni sebesar 333 miliar rupiah lebih, serta penambahan potensi pendapatan bagi hasil dari PT AMNT pada tahun 2022 yang tertuang dalam LHP BPK sebesar 232 miliar rupiah lebih dengan rincian meliputi:
Pendapatan asli daerah diproyeksikan menurun. Penurunannya sebesar 0,22 persen atau 2,97 miliar rupiah lebih dari rencana awal sebesar 2,985 triliun rupiah lebih menjadi 2,982 triliun rupiah lebih.
Pendapatan transfer diestimasikan meningkat sebesar 164 miliar rupiah lebih atau sebesar 5,45 persen yang semula pada APBD 2023 sebesar 2,97 triliun rupiah lebih menjadi 3,14 triliun rupiah lebih. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang berasal dari pendapatan hibah juga diprediksikan menurun signifikan hingga 98,85 persen yang semula dari 892 juta rupiah lebih menjadi hanya 10 juta rupiah lebih.
•Belanja Daerah
Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar 6,17 triliun rupiah lebih bertambah 182 miliar rupiah lebih dari apbd 2023 yang semula sebesar 5,99 triliun rupiah lebih atau meningkat sebesar 2,96 persen. Terjadi defisit sebesar 49,52 miliar rupiah lebih yang ditutupi dari komponen pembiayaan. Penurunan Belanja Daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan akumulasi dari penambahan Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar 275 miliar rupiah lebih dan penambahan belanja untuk pemilukada sebesar 35 miliar rupiah serta pengurangan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat sebesar 100 miliar rupiah.
•Pembiayaan Daerah
Pembiayaan netto bersumber dari penerimaan pembiayaan berupa silpa sebesar 62,52 miliar rupiah lebih dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran pokok utang sebesar 13 miliar rupiah. Dalam perubahan KUA dan PPAS Tahun 2023 terdapat defisit anggaran sebesar 49 miliar rupiah. Defisit ini ditutupi dari pembiayaan netto sebesar 49 miliar rupiah. (Sandy, Photo : Ahmad)
