Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB dengan Tema “Perubahan Midset Masyarakat dan Pendekatan Sosial dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan NTB”, bertempat di Hotel Lombok Raya, Mataram, Selasa 6 Juni 2023.
Dalam arahannya, Wagub NTB yang akrab disapa Umi Rohmi ini mengungkapkan dua faktor yang menyebabkan sulitnya penanggulangan kemiskinan di NTB sehingga angka kemiskinan di Kabupaten kota se-NTB masih tinggi.
Faktor pertama adalah Midset, dimana masih banyak masyarakat desil 8-10, yang dikatagorikan mapan atau mampu, namun masih menerima bantuan yang seharusnya diterima masyarakat miskin.
“Bayangkan masih ada data desil 8, 9 dan 10, masih menerima bantuan, apa gak malu kita,” ucapnya.
Faktor kedua adalah Data, dimana data tingkat kemiskinan di NTB juga sangat dipengaruhi oleh mindset masyarakat. Ketika masih banyak masyarakat kita yang desil 8,9 dan 10 masih menerima bantuan maka akan sulit untuk menurunkan angka kemiskinan di daerah kita.
Di hadapan para Kepala Daerah dan OPD Kabupaten kota se-NTB yang hadir dalam Rakor tersebut Umi Rohmi menegaskan, masalah Data menjadi hal sangat penting dan krusial untuk diselesaikan. Karena data yang akurat memiliki pengaruh 8% terhadap tingkat kemiskinan di daerah kita.
“Seperti jumlah PBI, NTB memiliki 3,2 juta PBI, seharusnya tidak ada masyarakat miskin di NTB yang tidak punya BPJS, namun kenyataannya masih banyak masyarakat miskin kita yang tidak memiliki BPJS,” ungkapnya.
Saat ini menurut Data BPS, angka kemiskinan ekstrim di NTB sebanyak 170.029 jiwa. Namun setelah dicroscek masih terdapat 253.734 jiwa masyarakat miskin ekstrim di NTB. “Artinya masih ada masyarakat yang tidak tergolong miskin ekstrim enggan keluar dari data tersebut, padahal data BPS tersebut adalah data terferivikasi,” ujarnya.
Oleh karena itu, Umi Rohmi mengajak semua elemen, mulai dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten Kota, Pemerintah Desa dan Dusun, untuk berkolaborasi dan bersinergi melakukan croscek data dengan baik dan valid mulai dari tingkat Dusun dan Desa. Dengan demikian maka target angka nol persen kemiskinan sesuai amanat Inpres nomor 4 tahun 2022, tentang Percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim, akan dapat kita capai bersama.
“Kita optimis dan hakkulyakin dengan data yang baik, terverifikasi dan valid, maka angka kemiskinan kita di NTB berada dibawah 10%,” tutupnya. (Mawardi, Photo : Umam)
